Beberapa literatur yang berkenaan dengan domain manajemen agraria di tahun 2000-an menerangkan bahwa kadaster adalah motor Gacor303 penggerak beroperasinya sistem administrasi pertanahan yang mengintegrasikan fungsi-fungsi sang pemimpin dan pemilikan tanah (land tenure), penghitungan tanah (land value), penggunaan tanah (land use), serta pembeberan tanah (land development).
Meski Demikian sejak masa kolonial Belanda, tamat 200 tahun dibangun, sistem kadaster situs 303 di Indonesia tinggal belum lengkap, dan ketidaklengkapan seperti yang dialami oleh Indonesia ini memasang gangguan yang signifikan bagi pembangunan tata usaha pertanahan modern.
Demikian dikatakan Dwi Budi Martono, ST., M.T., Slot303 Login Kepala Biro Wilayah BPN Tanah DKI Jakarta, saat menutup Ujian Kebanyakan Program Doktor Trik Geomatika, Fakultas Muslihat UGM, di Sekolah Pascasarjana UGM, Kamis (4/8). Memperkukuh disertasi Tipologi Kadaster untuk Melatih Kadaster Lengkap, ia menyatakan hingga saat ini, belum terdapat penunjuk yang memerikan tingkat kepatuhan suatu peta bidang tanah guna organ kadaster yang ditetapkan dalam regulasi penentuan batas. Peta bidang tanah merupakan buatan pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih ke dalam peta pencatatan (peta kadaster) yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh petugas yang mempunyai wewenang (PMNA 3/1997).
Mengacu artian kadaster dari FIG tahun 1995, kata Budi Martono, kadaster lengkap didefinisikan andaikan informasi spasial berbasis bidang tanah yang berkualitas berkenaan hak atas tanah (rights), batasan (restrictions) dan tanggung jawab (responsibilities), atau sering disebut dengan kontraksi RRR, yang melekat di atas bidang tanah Tertulis Kadaster lengkap memiliki organ beroman peta kadaster yang terhubung dengan catatan data yuridis, sering serta termasuk juga sila tanah dan peruntukannya.
"Dalam konteks kadaster lengkap, pembahasan ini hanya berfokus pada informasi menyangkut hak (rights) dalam ihwal pencatatan tanah," paparnya. Dalam ujiannya, ia juga menyajikan register tanah sistematis bermaksud untuk mendaftarkan semua bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025. Meski begitu, umum teknis pelantikan batas, prinsip, regulasi, dan praktik pelaksanaannya tinggal menjadi tantangan.
Alhasil komentar ini memberitahukan partisipasi pemilik tanah yang berkuasa dan keaktifan penaklukan distrik melalui seksi desa setempat dalam pemilihan batas yaitu molekul penentu dari anasir legal kadaster. Ketidakhadiraan pemilik tanah dan keaktifan komponen desa yang kurang mendirikan pemenuhan biro legal tidak Terjelma ialah penunjukan batas, Homepage kesepakatan batas dan pemasangan tanda batas.
Turut produk Uraian perihal penentu biro spasial yakni ketersediaan peta dasar pendataan yang membekukan persyaratan. Di samping itu, kompetensi surveyor dalam menghadirkan pengukuran dengan usaha terestrial untuk pemenuhan biasa teknis penentuan batas pula menjadi tantangan Spesifik tuturnya.
Produk analisis dalam disertasi diinginkan mampu memantulkan sistem kadaster yang otentik di Indonesia serta menelaah kenapa sampai sekarang kadaster di Indonesia belum lengkap maka administrasi agraria tidak terintegrasi dan merepotkan pemerintah serta masyarakat dalam wujudkan pembangunan berkelanjutan.
Diharapkan pula mampu menampakkan enam zat kadaster dalam regulasi pelantikan batas bidang tanah, menubuhkan tipologi kadaster andaikata metadata kadaster setiap peta bidang tanah. Tipologi kadaster melahirkan setiap zarah yang hendaklah dioptimalkan kualitasnya untuk menumpat panji-panji teknis yang Sahih.